Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI

MERETAS KEBUNTUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Cetak E-mail

Oleh : H. Harisun Arsyad

 

 

Identitas Buku

 KH. Ma’ruf Amin. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam; Editor, Asrorun Ni’am Sholeh, Cet. Ke. 1, Jakarta : eLSAS, 2008, 384 + xiv hlm. ; 21 x 14,5 cm.

Pengantar

 

Hadirnya buku Fatwa dalam Sistem Hukum Islam menambah semaraknya perbukuan Islam khususnya buku tentang fatwa-fatwa keagamaan Islam di Tanah Air. Buku ini ditulis oleh KH. Ma’ruf Amin    cucu Syeikh Nawawi  al-Bantani  –, beliau dikenal luas oleh masyarakat sebagai tokoh penting dalam penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Pusat. Sejak 1995 beliau telah menjadi pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pada periode 2005-2010 beliau menjabat Ketua MUI, ternyata masih saja tetap membidangi masalah fatwa dan hukum Islam. [1] Sebagai produk lembaga keagamaan tingkat pusat dan bukan untuk yang pertama kalinya, buku ini merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi MUI dalam memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah-masalah  keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam pada umumnya (pasal 4).[2] Produk yang sama dengan judul Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pernah pula diterbitkan oleh PT. Panji Mas Jakarta (1984) dan buku keputusan lainnya.

 

Sekalipun dalam sistem hukum Islam, fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (ghair mulzimah), namun menurut penerbit mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat. Untuk memahami bagaimana makna pentingnya fatwa itu dalam kehidupan keagamaan bagi masyarakat, berikut ini ditampilkan pendapat para ulama.  Dalam tinjauan terminologis, beberapa pendapat ulama yang dikutib oleh penulis buku antara lain menegaskan : pertama Zamakhsyari (w.538 H) menyatakan bahwa, fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok; kedua, As-Syatibi menyatakan bahwa, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan dalam hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti; ketiga, Yusuf Qardawi menyatakan bahwa, fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan ataupun  kolektif. [3]

Dalam konteks Indonesia, problema yang dihadapi umat Islam kian hari kian beragam seiring globalisasi informasi dan kemelut hidup yang melingkari umat beragama dewasa ini. Sementara dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang mewarnai praktek hidup keagamaan sehari-hari. Sehingga umat memerlukan kejelasan dalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah agar tidak terjadi kekosongan hukum. Di sinilah kehadiran fatwa ulama diperlukan untuk meretas kebuntuan dalam perspektif hukum Islam.

 

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam  hubungan hukum positif dengan  agama tidaklah bisa dipisahkan. Karena itu, terkait dengan peran MUI dalam pembentukan hukum positif di Indonesia mulai menunjukkan titik-titik terang. Artinya, selama ini MUI banyak terlibat dalam menyuarakan produk-produknya kepada Pemerintah ataupun DPR. Dalam hal ini menarik untuk dicermati dua tulisan yang disampaikan oleh Prof. Dr. HM Atho Mudzhar dan Dr. H. Wahiduddin Adams MA.[4]   Walaupun demikian, secara idiologis  untuk mengisi kekosongan hukum yang dialami umat Islam akibat modernisasi, menjadi tugas para ulama untuk melakukan ijtihad dalam merespon berbagaii masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh  Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy ketika menyampaikan orasi ilmiahnya pada UNISBA Bandung tahun 1975 bahwa  “ para ulama dalam menghadapi masyarakat,

… senantiasa mendapat (baca menghadapi) berbagai problem baru yang belum ada di masa yang telah lalu, belum dibahas, belum ditulis dalam kitab-kitab yang telah berkembang dalam masyarakat dan telah dikaji. Para ulama senantiasa harus menggunakan daya ijtihad dan menggunakan tenaga istinbath untuk menentukan hukum-hukum terhadap segala problema yang tumbuh dan yang harus tumbuh sebagai suatu keharusan bagi masyarakat yang hidup”.[5] Pendapat ini sejalan dengan cita-cita pembentukan Hukum Nasional yang diinginkan Prof. Dr. Hazairin, SH sebagaimana pernyataan beliau, bahwa soal besar yang dihadapi dewasa ini ialah apakah hukum yang berlaku di negeri kita ini telah selaras dengan jiwa rakyatnya yang kebetulan sekitar 90% beragama Islam.[6]

 

Untuk melihat produk-produk hukum yang dilahirkan oleh para ulama di antaranya dijumpai buku-buku yang memuat tentang fatwa dan tanya jawab seputar masalah hukum menurut tinjauan agama Islam yang disusun dan diterbitkan untuk mencerahkan umat sebagai pegangan hidup sehari-hari atau sebagai referensi. Memang secara juridis fatwa-fatwa tersebut belum mencapai status yang diharapkan sebagai bentuk hukum positif, namun setidak-tidaknya hal tersebut telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah hukum menurut agama Islam. Dii antaranya adalah buku tentang Bekicot, Kelinci, dan Tikus sebagai Bahan Makanan ditinjau dari Hukum Islam, Fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ Dep. Kesehatan (1971); Al-Fatawa (fatwa-fatwa) oleh Prof. Dr. M. Syalthout (1972); Himpunan Fatwa as-Sual al-Jawab oleh Prof. Dr. Ahmad Syarabasyi (1987); Himpunan Utusan Majelis Tarjih, PP Muhammadiyah; Dialog Islam oleh U. Syaifuddin ASM, hasil tanya jawab pada Radio Mara (1987); Kata Berjawab (berseri oleh A. Hasan (1987); dan Kiyai Nur Jawab Pertanyaan Pembaca Pos Kota soal-soal Agama Islam (1995).

 

Berdasarkan kenyataan di muka dalam konstelasi produk hukum Islam, di masa-masa yang akan datang tradisi fatwa tampaknya akan tetap  diperlukan umat sesuai dengan dinamika kehidupan dan perkembangan zaman. Apalagi berdasarkan bahasan di muka kehadiran buku Fatwa oleh KH. Ma’ruf Amin maupun buku-buku sejenis lainnya, sangat besar manfaatnya tidak saja mencakup aspek kehidupan beragama tetapi juga meliputi aspek sosial, ekonomi, kesehatan, perbankan, teknologi, HAM, moral maupun politik ditinjau dari hukum Islam. Hal ini sesuai keyakinan umat Islam  bahwa agama Islam memiliki ajaran yang universal sehingga hukum Islam pun mengandung nilai-nilai yang abadi, karenanya siap menjawab tantangan zaman ataupun memberikan berbagai solusinya.

 

Pemikiran Fikih Baru sebuah Fenomena

 

Buku ini merupakan hasil pemikiran KH. Ma’ruf Amin yang pada awalnya berasal dari makalah beliau di berbagai forum dan kesempatan. Keseluruhan buku disusun dalam 6 bab, masing-masing bab diberi judul sebagai berikut : Bab I Fatwa : Solusi Alternatif Kebutuhan Pemikiran Islam; Bab II Fatwa Dalam Bangunan Hukum Islam; Bab III Dasar Penetapan Fatwa; Bab IV Metode Penetapan Fatwa; Bab V Ekonomi Syari’ah Dalam Timbangan Fatwa; dan Bab VI Produk Halal Dalam Timbangan Fatwa.

         

Diawali dengan menegaskan bahwa Islam sebagai ajaran yang universal berlaku hingga akhir zaman. Keuniversalannya didukung oleh kedua sumber utama yang menjadi landasan hidup berupa Al-Qur’an dan As-Sunnah. Keduanya merupakan sumber pokok ajaran agama Islam, warisan Nabi Muhammad yang secara kuantitatif diakuai tidak mungkin bertambah namun harus bisa mengcover setiap permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Kendati Islam didisain sebagai agama pamungkas namun tidak menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam bentuk ajaran yang baku, final dan siap pakai yang menjawab secara rinci semua permasalahan. Dalam hal ini ada teks yang bersifat umum, tapi ada pula yang bentuknya khusus. Ada yang bersifat pasti (qath’i) dan terperinci yang tidak mungkin dikembangkan lagi tapi ada pula yang berupa prinsip-prinsip yang sangat terbuka untuk dikembangkan (zhanni). Di sinilah agama Islam mewajibkan bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan Ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang baru muncul. Tanpa mengindahkan kriteria dimaksud kegiatan ijtihad hanyalah merupakan kebohongan dalam hukum sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. An-Nahl : 116.

         

Karena itu, dengan adanya fatwa bisa memberikan kepastian hukum dan sekaligus memberikan rasa ketenangan umat dalam melaksanakan agamanya. Dalam perjalanan sejarahnya, fatwa baik perorangan maupun kolektif/lembaga sebagai salah satu pranata dalam pengambilan keputusan hukum Islam memiliki kekuatan yang dinamis dan kreatif. Kedinamisan hukum Islam ini erat kaitannya dengan tuntutan perkembangan yang terjadi pada tataran masyarakat. Sehingga, menurut Ibnu Al-Qayim tidak menutup kemungkinan kesimpulan fatwa pun bisa berbeda disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan dan konteksnya.

         

Uraian ini diikuti dengan membahas kedudukan fatwa dalam bangunan hukum Islam pada bab 2. Dalam bab ini setidaknya ada delapan tema yang dikemukakan. Diawali dengan tinjauan fatwa secara etimologis yang berasal dari kata al-fatwa beliau mencoba menjelaskan beberapa pendapat seperti Ibnu Manzhur, al-Fayumi, al-Jurjani, Zamakhsyari, as-Syatibi, dan Yusuf Qardawi.  Dari berbagai pendapat tersebut diperoleh dua pengertian penting : (1) fatwa bersifat responsif, yakni sebagai jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa; dan (2) fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidak bersifat mengikat karena bukan  putusan pengadilan (qadha). Dalam hubungan ini, fatwa baru memiliki kekuatan hukum apabila diadopsi menjadi keputusan pengadilan atau diadopsi menjadi hukum positif.

 

Namun demikian, fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu. Agama melarang orang berfatwa tanpa mengindahkan prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Menurut ketentuan ini seorang ulama tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Kaitannya dengan hukum berfatwa al-Imam an-Nawawi menyebutkan ada delapan hal yang perlu diperhatikan. Di sini juga diuraikan beberapa pendapat ulama tentang syarat-syarat berfatwa antara lain menurut Jalaludin al-Mahalli, as-Syaukani al-Imam, an-Nawawi, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mufti adalah seorang ulama yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat dengan penuh ketulusan dan mempunyai ilmu yang luas, di samping itu juga mempunyai reputasi dan wibawa di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dibahas pula syarat dan adab meminta fatwa, perbedaan fatwa dan qadha (ketetapan hakim) serta bentuk-bentuk fatwa. Hal penting lainnya dalam bab ini adalah bahasan mengenai kaidah istinbath dalam berfatwa, yaitu mencakup tiga macam : (1) metode bayani (analisa kebahasaan) untuk menjelaskan teks Al-Qur’an dan As-Sunnah, (2) metode ta’lili untuk menggali dan menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash maupun ijma’, dan (3) metode istishlahi untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara’ dengan cara menerapkan hukum kulli yang tidak terdapat dalam nash, belum diputus dengan ijma’, dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan.

 

Sedangkan pada bab ketiga penulis membahas berbagai aspek yang mendasari penetapan fatwa. Dalam bahasannya beliau menjelaskan bahwa para ulama mengelompokkan dalil syar’i yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua macam : pertama, dalil-dalil hukum yang disepakati dan, kedua, dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Dalil-dalil hukum yang disepakati adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, dan qiyas yang disajikan secara rinci dengan berbagai aspeknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa’ : 59 dan hadis Mu’adz bin Jabal ketika diutus Rasulullah untuk menjadi qadhi di Yaman. Karena itu, urut-urutan dasar penetapan fatwa tersebut tidak boleh dirubah, misalnya mendahulukan qiyas dengan mengemudiankan dasar-dasar lainnya. Sedangkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan menjadi dasar penetapan fatwa adalah mashlahah, istihsan, istishab, dzari’ah, ’urf, syar’u man qablana, dan mazhab sahabat. Seluruh aspek yang mendasari fatwa ini dibahas oleh Ma’ruf Amin secara luas, mengapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan alasan-alasannya, sehingga para pembaca dapat memahami terjadinya ikhtilaf ulama maupun latar belakang yang melandasi pemikiran mereka.

 

Sedangkan bab keempat membahas berbagai materi yang berkaitan dengan metode penetapan fatwa. Bab ini memberikan gambaran tentang urgensi  manhaj (metodologi) dalam berfatwa; fatwa tanpa mengindahkan  manhaj berarti tidak sejalan dan dilarang oleh agama. Lebih lanjut, penulis buku ini menegaskan bahwa dalam berfatwa kita harus tetap menjaga keseimbangan dengan menggunakan  manhaj di satu sisi, dan fatwa tersebut harus memperhatikan unsur kemaslahatan sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam; di sisi lain disertai pula contoh dan dalil-dalil dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

 

Oleh karernanya, implementasi manhaj (metode) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu, ada tiga pendekatan yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu pendekatan  nash qath’i Al-Qur’an dan As-Sunnah), pendekatan qauli pendapat imam-imam mazhab), dan pendekatan  manhaj  (kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang dikembangkan oleh para imam mazhab). Dalam konteks kekinian, bila tidak ditemukan jawabannya dalam nash dan qaul terdahulu maka digunakan aturan dan pedoman baru dalam melakukan istinbath hukum terhadap peristiwa-peristiwa kontemporer sebagai sistem terakhir dalam penyelesaian hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas Ma’ruf Amin menjelaskan bagaimana proses dalam penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Dalam penerapannya beliau mengangkat hasil fatwa MUI dengan membagi kepada tiga aspek (1) fatwa tentang produk halal, meliputi makanan, minuman, dan kosmetik, (2) fatwa tentang ekonomi halal, meliputi kasus perbankan, dan (3) fatwa yang terkait dengan perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan iptek. Masing-masing kasus yang muncul diproses sesuai dengan kategori atau permasalahannya dengan mengikutsertakan para pihak yang berkompeten, seperti Bank Indonesia  dalam hal keuangan; lembaga pemeriksa POM MUI dalam kasus makanan, minuman, dan kosmetik; dan para ahli yang terkait dengan aspek yang dibahas.

 

Pada dua bab terakhir dari buku ini, Ma’ruf Amin melakukan rekonstruksi bagaimana MUI menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan sebagaimana dibahas pada bab keempat, terutama berkaitan dengan okonomi syariah dan produk halal. Secara rinci kedua aspek tersebut yang menjadi bahasan MUI diungkap oleh Ma’ruf Amin dengan berbagai pertimbangan hukum Islam sebagaimana uraian di muka. Munculnya aktivitas-aktivitas ekonomi baru tak terkecuali ekonomi syariah maupun jual beli tanpa ijab qabul perlu memperoleh kejelasan hukumnya. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum akad, rukun akad, pelaku akad, dan objek akad, Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pentingnya tujuh prinsip dalam hukum ekonomi syariah (mu’amalah), yaitu :  pertama, pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah boleh (mubah) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil; kedua, ekonomi syariah dilakukan atas dasar sukarela tanpa unsur paksaan; ketiga, terciptanya pelayanan sosial; keempat, terciptanya keadilan dan keseimbangan; kelima, tidak ada tipu daya; keenam, profitible (adanya keuntungan); ketujuh, mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.  

 

Sedangkan dalam hal produk halal, hukum Islam sangat memperhatikan status halal dan haram sebagai inti keberagamaan seseorang dalam mengonsumsi, ataupun menggunakan sesuatu produk. Dengan terlebih dahulu memberikan pengertian tentang penentuan halal dan haram menurut hukum Islam, kemudian penulis menggambarkan bagaimana menetapkan fatwa terhadap produk-produk halal tersebut. Dalam konteks terakhir ini berarti MUI tidak melakukan fatwa haram terhadap makanan, obat-obatan maupun kosmetik. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan adanya masalah-masalah krusial yang dihadapi MUI dalam melakukan penetapan fatwa terhadap produk-produk halal tersebut. Untuk itulah diperlukannya standar, yang dalam hal ini dijelaskan oleh penulis sejumlah kasus yang pernah ditetapkan oleh MUI dengan standar yang dilakukan masing-masing, yakni kasus khamar, alkohol dan turunannya; najis dana mutanajis terhadap sesuatu produk; organ manusia yang terkandung dalam suatu produk pangan; hewan laut, hewan darat, dan hewan yang hidup pada dua alam; penyembelihan hewan dengan alat mekanik; penggunaan nama dan rasa barang yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan (haram); media pertumbuhan mikroba yang dijadikan bahan pangan; istihalah atau perubahan mikroba suatu benda karena sifat dan unsur-unsurnya; dan sertivikat halal luar negeri yang pada umumnya telah memuat informasi penting dalam konteks kehalalan suatu produk.  

 

Fatwa pada Era Modern

 

Sebagaimana dikemukakan oleh KH. Ma’ruf Amin dalam awal tulisannya dan juga diyakini oleh semua lapisan kaum muslimin bahwa, Islam adalah agama universal yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah terakhir. Setelah beliau wafat ajaran Islam dinyatakan telah sempurna dan lengkap bahkan merupakan agama yang diridai Allah, sebagaimana firmanNya dalam QS. al-Maidah :3, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu.” Berdasarkan ayat ini, berarti tuntunan agama Islam telah dipersiapkan untuk mengatur bagi kehidupan umat manusia yang berlaku sepanjang zaman dan waktu dalam  berbagai aspek bahkan mampu menjawab persoalan di era modern sekalipun.

 

Hal yang sama juga dipahami oleh kalangan masyarakat pada umumnya bahwa syariat Islam  kerap dimaknai sebagai hukum Islam atau fikih Islam. Padahal cakupan syariat Islam itu meliputi akidah, ibadah, hukum fikih, akhlak, muamalah, dakwah, ilmu pengetahuan, bahasa Arab, siyasah, daulah, dan sebagainya.[7] Hal ini perlu diungkap kembali karena tidak sedikit  orang yang ragu terhadap Islam dan menganggapnya Islam sebagai ajaran pamungkas yang siap pakai, tidak perlu lagi dibahas dan dikaji. Misalnya, pernyataan Nur Samuel, dalam tuluisannya berikut ini,     

…yang membedakan hukum Islam dengan hukum modern adalah, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan dari mulai urusan pribadi (private) sampai dengan urusan publik (namun saya ragu apa benar hukum Islam mengatur semua hal, kenyataannya banyak hal yang hukum Islam masih absen di dalamnya seperti teknologi informasi, perdagangan bebas, aplikasi teknologi dalam kehidupan manusia, paling banter fatwa yang keluar hanya seputar ini boleh ini haram tanpa ada penjelasan mendetail yang bisa mencerdaskan).[8]

Dari pernyataan tersebut ada dua aspek kesimpulan yang dapat ditarik secara tegas, pertama, Nur Samuel tidak memahami secara lengkap mengenai syariat Islam; kedua, pendapat tersebut merupakan tantangan bagi umat Islam khususnya para pakar hukum Islam untuk membuktikan jika Islam adalah agama universal siap menjawab segala tantangan zaman. Sedangkan Abdurrahman Nusantari juga mengungkap pendapat orang-orang Liberal yang menolak syariat Islam dan menganggapnya tidak relevan dengan kehidupan modern. Mereka menyebutnya sebagai hukum ‘Badui’ yang hanya sesuai untuk kehidupan di gurun pasir, pada 1400 tahun lalu.[9]

         

Berangkat dari dua pendapat yang mengritik Syariat Islam dengan sangat tajam, kajian fatwa pada era modern dewasa ini menjadi sangat menarik untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Apalagi jika kepastian sikap kedua pengritik tersebut yang mencerca dan menghujat Syariat Islam itu dilakukan untuk menyudutkan dinul Islam, maka kata kuncinya adalah pentingnya pemahaman terhadap Syariat Islam sebagai hukum dan ajaran Islam secara luas merupakan suatu keniscayaan. Dalam konteks ini, menarik untuk dicermati pendapat Abdurrahman Nusantari, beliau mengajukan ada tujuh kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Syariat Islam, yaitu :

(1)  mengimani Syariat Islam dan meyakini bahwa tidak ada ajaran yang lebih baik darinya, sesuai QS. al-Maidah : 5;

(2)  melaksanakan syariat sekuat kesanggupan, sesuai QS. at-Tagabun : 16;

(3)  memahami bahwa cakupan syariat meliputi keseluruhan hidup manusia, sesuai QS. al-Baqarah :208;

(4)  membela dan melindungi syariat dari penyimpangan, penghinaan, serta permusuhan terhadapnya, sesuai QS. al-Isra’: 81;

(5)  merindukan tegaknya syariat yang melindungi kehidupan umat Islam dan merasa berduka atas ketiadaannya, sesuai hadis Nabi riwayat Muslim “Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu (ubahlah) dengan lisannya. Jika tidak mampu (ubahlah) dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”

(6)  memperlakukan syari’at sebagai ajaran Kenabian, bukan sebagai ajaran politik yang syarat dengan kepentingan-kepentingan sempit, sesuai QS. Ali Imran : 148. Dalam hal ini syariat Islam adalah ajaran Nubuwah, ditujukan demi kebaikan hidup umat tanpa diskriminasi.

(7)  Memperjuangkan syariat dengan metode terbaik, yaitu menempuh cara yang paling mudah, paling ringan risikonya, dan paling menjamin terlaksananya syariat secara baik dan stabil, antara lain sesuai hadis Nabi riwayat Bukhari “Sesungguhnya Agama ini mudah. Tidaklah seseorang mempersulit perkara agama, melainkan dia akan dikalahkan.”[10]

 

          Karenanya menurut Hasbi ash-Shiddieqy, umat Islam harus berusaha menyiapkan kader-kader yang dapat menghadapi masyarakat modern dan dapat menjawab tantangan zaman. Para kader pun harus mengetahui hukum-hukum positif atau hukum-hukum internasional agar dijadikan perbandingan, di samping sekurang-kurangnya delapan mazhab yang kini berkembang di dunia Islam harus pula dijadikan kajian untuk menentukan pendapat mana yang sesuai dengan perkembangan zaman.[11] Sehingga keberadaan fatwa dalam definisi klasik yang bersifat opsional “Ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal), kini mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif untuk alam Indonesia. Dalam hal ini setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI paling tidak secara moral menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia.[12] Namun, menurut Sekjen DPP IAEI dalam banyak hal produk fatwa yang dihasilkan MUI dirasakan masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :

a.   Cukup banyak fatwa yang terlalu umum dan mengesankan kekaburan karena fatwanya mengambang dan tidak tuntas.

b.   Belum efektifnya penyebaran fatwa MUI kepada masyarakat bahkan pengurus MUI kabupaten/kota pun terkadang tidak memiliki.

c.    Masih lemahnya wawasan para ulama dalam menjawab persoalan kekinian secara valid dan akurat, terutama masalah perekonomian modern perbankan, dan perkembangan teknologi modern.

Dengan demikian, kehadiran fatwa oleh lembaga keagamaan Islam yang kompeten (dhi. MUI) merupakan keniscayaan di era modern dewasa ini untuk meretas kebuntuan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

 

Penutup

 

Harus diakui model buku KH. Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, ini merupakan karya yang monumental dan strategis. Melalui buku ini masyarakat akan  memperoleh kejelasan mengenai kedudukan fatwa dalam bangunan hukum Islam sejak masa Nabi, sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in, hingga masa perkembangan Islam di masa modern sekarang ini. Tidak hanya itu, para pembaca pun dapat memahami secara jelas apa yang menjadi dasar dalam penetapan fatwa serta metode yang dianut kalangan salaf dan khalaf disertai pula dengan hasil fatwa MUI.

         

Karya ini memang berbeda dengan buku-buku fatwa yang selama ini banyak mengisi perpustakaan, -di antaranya pada awal kajian ini juga ditampilkan sejumlah karya yang terkait dengannya- karena Ma’ruf Amin dalam bukunya menampilkan aspek akademik yang sifatnya deduktif dan teoritis. Aspek ini dibahas tuntas secara rinci dengan landasan dalil dan pendapat-pendapat para ulama sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana para ulama sebagai pewaris Nabi khususnya MUI melakukan pembinaan syariat Islam di bumi pertiwi ini. Dengan begitu dapat memberi solusi bagi masyarakat yang pro dan meredam bagi mereka yang kontra terhadap produk-produk fatwa. Adapun kritik para penulis terhadap lemahnya produk fatwa MUI yang tidak melampirkan uraian ilmiah yang mengantarkan kepada kesimpulan-kesimpulan agaknya dalam lampiran fatwa yang ditampilkan dalam buku ini sudah memadai, kecuali hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian bagi MUI ke depan.

 

Hal penting lain yang pantas diapresiasi adalah penulis secara rigit menyajikan pengalaman empiriknya dalam penelitian terlibat menangani fatwa di lingkungan MUI disertai contoh-contoh yang kongkrit berdasarkan dalil-dalil maupun pendapat para imam fuqaha yang masyhur dari berbagai mazhab. Aspek ini menjadi penting karena merupakan aspek pembinaan kerukunan intern umat beragama di dalam menanggapi atau menyikapi perbedaan mazhab. Catatan terakhir yang dapat diapresiasi dari buku ini adalah selain judul yang merupakan label yang cukup jelas memberikan gambaran mengenai kandungan isi atau bahasannya, juga daftar pustaka yang kaya dengan karya para ulama salaf dalam bahasa Arab yang populer di kalangan akademisi muslim, di samping karya-karya mutakhir hasil keputusan MUI sendiri. Karena itu, buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh setiap umat Islam khususnya untuk meningkatkan wawasan pengetahuan di bidang ilmu fikih.



[1] KH. Ma’ruf Amin. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta : eLSAS, 2008, h. vi – vii.

[2] Dewan Pimpinan MUI. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta :  Sekretariat MUI, 1976, h. 60.

[3] KH. Ma’ruf Amin  Op. Cit., h. 20.

[4] Dalam buku Membaca Gelombang Ijtihad (hal.154-155), Atho Mudzhar menyatakan : Keinginan MUI untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah telah termanifestasikan dalam suatu kerjasama yang positif ….Pertama, kebijakan pembatasan pemberian fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1986 masih berlaku sehingga memperkecil kemungkinan munculnya kontradiksi dengan pemerintah. Kedua, perizinan yang kontroversial yang diberikan kepada Porkas atau SDSB telah dicabut, sehingga semua tekanan yang semula ditujukan kepada MUI berhenti. Ketiga, GBHN 1993 yang dihasilkan oleh MPR secara eksplisit menyebutkan bahwa iman dan takwa merupakan asas pertama dari pembangunan nasional Indonesia …. Keterlibatan MUI secara  langsung dalam bernbagai macam proyek seperti pendirian Bank Muamalah Indonesia, … memberikan saran tentang berbagai macam persoalan pembangunan kepada pemerintah dan umat Islam (dhi tentang memelihara kewaspadaan dan ketahanan nasional, mengunmpulkan dan membagikan zakat, mengembangkan sekolah Islam swasta dan mendesain kurikulumnya, mengorganisasikan pembangunan masyarakat di pedesaan, memproduksi dan menjaga air bersiah, dlsb).  

 

Sementara Wahiduddin Adams dalam bukunya Pola Penyerapan Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1977 (hal.xi-xii) menulis : Kecenderungan dekade  80-an sampai sekarang sekarang menampakkan bahwa mayoritas Muslim ingin semakin menegaskan diri dalam arti kekuasaan politik dan aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indikasi yang mendukung kecenderungan tersebut a.l.  dengan diundangkannya :

1.Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai Peraturan Pelaksanaannya;

2.Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;

3.Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4.Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.   Tahun 1978 tentang Perbankan

 khususnya ketentuan mengenai Bank Syariah);

5. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Labelisasi Halal;

6.Undang-Undang No.17 Tahun l999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

7. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

8.Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

9.Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

 Istimewa Aceh;

10.Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kompilasi Hukum Islam;

11. Rancangan Perubahan (Amandemen UUD 1945) dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai

 agama (Pasal 29).

[5] Prof. Dr. TM. Hasbi ash. Shiddieqy. Dinamika Syariat Islam : Ijtihad Salaf dan Khalaf  dalam Pembinaan Syariat Islam ed. TH. Thalhas, Jakarta : Galura Pase,  2007, h. 72.

[6] Dr.Anwar Harjono, SH. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta : Bulan Bintang, 1968, h. 11.

[7] Abdurrahman Nusantari. Ummat Menggugat Gusdur: Menelusuri Jejak Penentangan Syariat, Bekasi: Aliansi Pecinta Syariat, 2006, h.9.   

[8] Nur Samuel. Perbedaan “Hukum Islam” dengan Hukum Modern (Hukum Positif), http://cana 23.multiply.com/journal/2/2, diakses tgl.11 Mei 2009. 

[9] Abdurrahman Nusantari, Op.cit., h.11-12.

[10] Ibid., h.11-19.

[11] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Prof. Dr.  Dinamika Syari’at Islam : Itjhad Ulama Salaf dan Khalaf dalam Pembinaan Syari’at Islam (Ed.TH Thalhas) Jakarta : Galura Pase, 2007, h.106-107.

 
< Sebelumnya   Berikutnya >
You are here  :Depan arrow Kajian Buku arrow MERETAS KEBUNTUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM